PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA SEJAK PROKLAMASI HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Pada puul 05.00 tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin indonesia dari golongan tua dan golongan muda pulang kerumah masing-masing. Mereka sepakat untuk memproklamasi kemerdekaan pada pukul 10.00 di rumah Ir. Soekarno jl. Pegangsaan Timur No.56 jakarta. Ibu Fatmawati telah mempersiapkan bendera yang akan dikibarkan, yang ia jahit sendiri. Adapun susunan acara yang telah di persiapkan adalah:
a) Pembacaan Proklamasi
b) Pengibaran Bendera Merah Putih
c) Sambutan Walikota Suwirjo dan Muwardi
Perkembangan Kehidupan Politik Sejak Proklamasi Hingga Demokrasi Terpimpin
1. Kedatangan Sekutu Dan NICA
Sekutu datang ke-Indonesia setelah menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti status quo.
Kedatangan sekutu pada awalnya di anggap netral oleh pihak Indonesia. Namun, saat diketahui sekutu membawa NICA (netherland indies civil administration) sikap masyarakat indonesia berubah curiga, karen NICA adalah pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil alih pemerintah Indonesia.
2. Kontak Fisik Inonesia Dengan Sekutu (Belanda) di Berbagai Daerah
Kedatangan tentara sekutu yang diboncengi NICA menyebabkan terjadi konflik dan pertempuran di berbagai daerah di Indonesia diantaranya:
a) Pembacaan Proklamasi
b) Pengibaran Bendera Merah Putih
c) Sambutan Walikota Suwirjo dan Muwardi
Perkembangan Kehidupan Politik Sejak Proklamasi Hingga Demokrasi Terpimpin
1. Kedatangan Sekutu Dan NICA
Sekutu datang ke-Indonesia setelah menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti status quo.
Kedatangan sekutu pada awalnya di anggap netral oleh pihak Indonesia. Namun, saat diketahui sekutu membawa NICA (netherland indies civil administration) sikap masyarakat indonesia berubah curiga, karen NICA adalah pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil alih pemerintah Indonesia.
2. Kontak Fisik Inonesia Dengan Sekutu (Belanda) di Berbagai Daerah
Kedatangan tentara sekutu yang diboncengi NICA menyebabkan terjadi konflik dan pertempuran di berbagai daerah di Indonesia diantaranya:
a. Pertempuran di Surabaya (10 November 1945)
Inggris mengeluarkan ultimatum yang di sertai instruksi agar rakyat Surabaya melapor dengan meletakkan tangan mereka diatas kepala. Ultimatum tersebut ditolak oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadi pertempuran terakhir dan terbesar pada tanggal 10 November 1945, yang menunjukan kegigihan bangsa Indonesia, sehingga pemerintah RI menetapkan 10 November 1945 sebagai hari pahlawan.
b. PertempuranAmbarawa
Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945, yang terjadi antara pasukan TKR dan sekutu Inggris. Mereka datang ke Indonesia untuk mengurus para tawanan yang ada di penjara Ambarawa-Magelang. Tapi, pihak NICA mempersenjatai para tawanan itu. Mereka melakukan gencetan dan perundingan, namun mereka mengingkari janjinya. Pada 20 November 1945 terjadi pertempuran antara TKR dan sekutu.
c. Pertempuran Medan Area
Pada tanggal 9 November 1945 pasukan sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jendral T.E.D. Kelly mendarat di Sumatra Utara yang di ikuti oleh pasukan NICA. Tim RAPWI mendatangi kamp-kamp yang ada di medan untuk membentuk kelompok Medan Batalyon KNIL. Ternyata bekas tawanan itu menjadi arogan dan sewenang-wenang yang memicu timbulnya insiden.
Pada tanggal 1 Desember pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, di pinggir kota medan. Sejak saat itu Medan Area menjadi terkenal, pada 10 Desember 1945 mereka berusaha menghancurkan konsentrasi TKR, aksi itu mendapat perlawanan sengit dari pihak pemuda Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946 mereka mengadakan pertemuan di Tebing Tinggi yang memutuskan dibentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, dibawah komando itu mereka meneruskan perjuangan.
d. Bandung Lautan Api
Pasukan sekutu Inggris memasuki Bandung sejak pertengahan oktober 1945, yang dimanfaatkan oleh pasuakn NICA untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Untuk meredakan ketegangan diadakan perundingan antara pihak RI dan sekutu/NICA, yang menghasilkan:
1. Pasukan sekutu Bandung bagian Utara
2. Indonesia memperoleh Bandung bagian Selatan
Meskipun Indonesia telah mengosongkan bandung bagian utara, namun sekutu menuntut pengosongan sejauh 11 km, yang membuat rakyat bandung marah. Kemudian mereka melakukan aksi pertempuran dengan membumi hanguskan segenap penjuru Bandung Selatan yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 yang kemudian dikenal dengan Bandung Lautan Api.
3. Perjuangan Melalui Diplomasi Menghadapi Belanda
a. Kontak Diplomasi Menghadapi Belanda
Pada tanggal 1 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang isinya menghendaki pengakuan kedaulatan dari pihak Inggris dan Belanda. Kabinet Syahrir dan Dr. H. J. Van Mook melakukan perundingan pada tanggal 10 Februari 1945, yang berisi:
1) Indonesia akan di jadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintah sendiri didalam lingkungan kerajaan Belanda
2) Masalah dalam negeri akan di urus oleh Belanda
3) Sebelum dibentuk negara persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun
4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB
b. Perjanjian Linggar Jati
Dikota Hooge Veluwe bulan april 1946 dilaksanakan perundingan. Belanda menolak usul yang di ajukan Clark Kerr tentang kedaulatan secara De Facto di wilayah Sumatra dan Jawa. Belanda ingin mengakui De Facto di Jawa dan Madura. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda-Indonesia di adakan perundingan pada tanggal 10 November 1945 di linggar Jati , yang berisi:
a) Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama membentuk Negara federasi bernama Negara Indoneia Serikat (NIS)
b) NIS tetap terikat dalam ikatan kerja sama dengan kerajaan Belanda, dengan wadah Uni Indonesia-Belanda yang diketahui oleh Belanda.
c. Perjanjian Renvile
Diselenggarakan perundingan di atas galadak kapal milik angkatan laut AS, yang bernama U.S.S. Renvillei pada tanggal 8 Desember 1947. KTN mengajukan usul politik yang didasarkan persetujuan Lingggar Jati, yaitu:
a) Kemerdekaan bangsa Indonesia
b) Kerjasama Indonesia-Belanda
c) Suatu Negara yang berdaulat atas nama federasi
d) Uni antara Indonesia serikat dan bagian lain Kerajaan Belanda
Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948, kedua belah pihak menandatangani persetujuan gencetan senjata dan perinsip-perinsip politik yang di saksikan oleh KTN.
d. Agresi militer Belanda II
Pihak belanda yang masih ingin menguasai wilayah Indonesia, mencari cara untuk mengingkari perjanjian yang telah di sepakati. Hingga pada tanggal 24 Januari 1949, dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar RI dan Belanda segera menghentikan permusuhan. Kegagalan Belanda dalam bertempur dan gencetan AS yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.
e. Perundingan Reom-Royen
Pada tanggal 22 Juni 1949 Perundingan Reom-Royen antara RI, BFO, dan Belanda. Perundingan itu di lakukan dibawah pengawasan UNCI, Critchli dari Australia. Hasil perundingan itu ialah:
1. Pengambilan pemerintah RI ke Yogyakarta di laksanakan pada 24 Juni 1949
2. Mengenai penghentian permusuhan akan di bahas setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan
3. KMB diusulkan akan di adakan di Den Haag
f. Konferensi antar Indonesia
Pada tanggal 30 Juni 1949 di pimpin oleh Moh. Hatta di adakan perundingan yang bertujuan membahas pelaksanaan yang pokok-pokok persetujuan yang telah di ambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak membentukPanitia Persiapan Nasional yang bertugas menjaga ketertiban sebelum dan sesudah KMB. Presiden Soekarno dan Wakil presiden Moh. Hatta memerintahkan penghentian tembak-tembakan mulai 11 Agustus untuk Jawa dan 15 Agustus untuk Sumatra.
g. Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan
KMB berlangsung pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 di Den Haag. Hasil yang di capai dalam KMB antara lain:
1) Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
2) Status Irian akan di selesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan
3) Akan di bentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat
4) RIS mengembalikan hak milik belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda
5) RIS harus membayar hutang-hutang Belanda yang di buat sejak tahun 1942
Perkembangan Demokrasi Indonesia Sejak Demokrasi Liberal Hingga Demokrasi Terpimpin
A. Masa Demokrasi Liberal
Pada masa demokrasi liberal NKRI dibagi menjadi 10 Provinsi yang memiliki otonomi. Komposisi dan kekuatan kelompok oposisi sering kali berubah – ubah. Hal itu menyebabkan berkecamuknya politik dalam negeri. Kabinet – kabinet yang pernah berkuasa adalah sebagai berikut :
1. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh – tokoh terkenal seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Asat, Mr. Moh. Roem, Ir. Djuanda dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Program pokok kabinet Natsir adalah :
- Menggiatkan usaha keamanan ketentraman
- Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan
- Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
- Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan
- Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Pada tanggal 21 Maret 1951 perdana menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden.
2. Kabinet Sukiman ( 27 April 1951- 3 April 1952)
Kabinet Sukiman memiliki beberapa program dan diantaranya ada yang mirip dengan program kabinet Natsir, hanya beberapa halaman mengalami perubahan. Mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban dan juga memprogramkan merebut kembali Irian Barat dari Belanda.
Kedudukan kabinet Sukiman semakin tidak stabil karena hubbungan dengan militer yang kurang baik. Sebab itu DPR menggugat kebijakan kabinet Sukiman akibatnya kabinet Sukiman mengalami kejatuhan dan mengembalikan mandatnya kepada presiden.
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
Kabinet Wilopo memiliki enam program, diantaranya yang paling penting adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, program untuk memperingatkan kemakmuran rakyat dan menciptakan keamanan dalam negeri. Program luar negerinya di tekankan kepada perjuangan mengembalikan Irian Barat serta melaksanakan politik Luar negeri yang bebas-aktif.
Masalah yang berat dihadapi oleh kabinet Wilopo adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952, dan pada tanggal 16 Maret 1953 terjadilah pentraktoran tanah di Tanjung Marowa. Hal ini membuat rakyat protes. Akibatnya kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya pada tanggal 2 juni 1953
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)
Kabinet Ali memiliki 4 program yaitu:
- Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu
- Membahas Irian Barat secepatnya
- Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB
- Penyelesaian pertikaian politik
Kegagalan yang menyebabkan jatuhnya kabinet Ali adalah masa angkatan darat, padatanggal 24 Juli 195 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden. Dibalik kegagalan kabinet Ali, ia masih memiliki kekuasaan, diantaranya menyiapkan pemilihan umun dan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
Hasil yang menonjol dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang pertama di Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955. Peristiwa 27 Juni 1955 yang menjadi penyebab kegagalan kabinet Ali berhasil diselesaikan dengan mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD.
Pada tanggal 3 Maret Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden , dan prestasi yang dicapai adalah pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo (20 Maret 1956- 14 Maret 1957)
Tanggal 20 Maret 1956 Ali Sastroamidjojo kembali diserahi mandat, programnya adalah: - Pembatalan KMB (pada 3 Mei 1956)
- Perjuangan mengembalikan Irian Barat
- Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan pendidikan, dan pertanian
- Melaksanakan keputusan konferensi Asia-Afrika
Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua Mentrinya dari kabinet. Peristiwa itu sangat melemahkan kedudukan kabinet Ali Sastroamidjojo, sehingga tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo akhirnya menyerahkan mandatnya ke Presiden.
7. Kabinet Karya (9 April 1957 - 10 Juli 1959)
Kabinet Karya merupakan Zaken Kabinet (kabinet Kerja) yaitu kabinet yang tidak berdasarkan atas dukungan dari parlemen, kabinet Karya menyusun 5 pasal yang disebut Pancakarya yaitu: - Membentuk dewan nasional
- Normalisasi keadaan republik
- Melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan Kmb
- Memperjuangkan Irian Barat
- Mempercepat proses pembangunan
Pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang membahas pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang serta pembagian wilayah RI. Prestasi yang dicapainya adalh berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui Deklarasi Dejuanda dapat tercipta kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
B. Masa Demokrasi Terpimpin
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dengan dikeluarkannya dekrit presiden 15 Juli 1959, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Isi dekrit tersebut yaitu pembukaan konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlaku kembali UUD 1945, serta MPRS dan DPAS.
Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955 berhasil memiklih anggota DPR dan konstituante (Dewan Pengusulan UUD). Tugas utama konstituante adalah merumuskan UUD yang baru, pada tanggal 21 Februari 1957 presiden Soekarno mengajukan gagasan yang dikenal sebagai konsepsi presiden yaitu:
1. Sistem demokrasi liberal-parlementer perlu diganti dengan demokrasi terpimpin
2. Perlu dibentuk kabinet gotong-royong yang merupakan kabinet kaki empat, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI
3. Perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri atas golongan fungsional dalam masyarakat
Pada tanggal 3 Juni 1959 konstituante mengadakan reses (masa istirahat) untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kegagalan melaksanakan tugasnya, akhirnya demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoosrecht (Hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 diistana Negara Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya:
1. Pembubaran Konstituante,
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembli UUD 1945, serta
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berakhirlah masa pemerintah Demokrasi Liberal. Sejarah indonesia memasuki babak baru dengan dimulainya masa pemerintahan demokrasi terpimpin.
