Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
SISTEM PEMERINTAHAN ORDE BARU
Pemerintahan Orde BaruOrde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998].
Penyebab Lahirnya Orde Baru
- Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
- Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%
- Adanya TRITURA
- Turunnya wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno
- Dikeluarkannya SUPERSEMAR
Pelaksanaan Orde Baru
1). Kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden
2). Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.
3). Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin.
4). Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika,tetapi itupun tidak diperhatikan atau diabaikan.
Lembaran Kelam Orde Baru
1). Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan
2). Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan
3). Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998
4). Separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh
5). Budaya bapakisme sangat berkembang
Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru
Kekurangan Orde Baru
1). Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2). Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
3). Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi
4). Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
5). Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,antara lain dengan program “penembaakan misterius.”
6). Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan Negara
7). Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
8). Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
9. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel
Kelebihan Orde Baru
Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai AS$1.565
- Sukses transmigrasi
- Sukses KB
- Sukses memerangi butahuruf
- Sukses swasembada pangan
- Pengangguran minimum
- Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
- Sukses Gerakan Wajib Belajar
- Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
- Sukses keamanan dalam negeri
- Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
- Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
Kebijakan dan Tindakan Soeharto dalam Memimpin Negara di Masa Orde Baru
Politik
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Eksploitasi sumber daya
Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Warga Tionghoa
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak Asasi mereka. Kesenian Barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas china indonesia terutama dari komunitas pengobatan china tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa di tulis dengan bahasa mandarin.
Perpecahan Bangsa
Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”.Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama keKalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang disertai sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.
Berakhirnya Masa Orde Baru
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelaslihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan hargaminyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkattajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin paramahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yangmeluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknyauntuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.
Lembaran Kelam Orde Baru
Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan
Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan
Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998
Separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh
Budaya bapakisme sangat berkembang
Runtuhnya Orde Baru
1. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa dengan tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.
2. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
YANG LEBIH LENGKAP SILAHKAN DOWNLOAD DISINI YA
DAN BUKU SEJARAH ELEKTRONIK PDF DOWNLOAD DISINI
