Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal
Masa Demokrasi Liberal
Pada masa demokrasi liberal NKRI dibagi menjadi 10 Provinsi yang memiliki otonomi. Komposisi dan kekuatan kelompok oposisi sering kali berubah – ubah. Hal itu menyebabkan berkecamuknya politik dalam negeri. Kabinet – kabinet yang pernah berkuasa adalah sebagai berikut :1. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh – tokoh terkenal sepertiSri Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Asat, Mr. Moh. Roem, Ir. Djuanda dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Program pokok kabinet Natsir adalah :
- Menggiatkan usaha keamanan ketentraman
- Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan
- Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
- Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan
- Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Pada tanggal 21 Maret 1951 perdana menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden.
2. Kabinet Sukiman ( 27 April 1951- 3 April 1952)
Kabinet Sukiman memiliki beberapa program dan diantaranya ada yang mirip dengan program kabinet Natsir, hanya beberapa halaman mengalami perubahan. Mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban dan juga memprogramkan merebut kembali Irian Barat dari Belanda.
Kedudukan kabinet Sukiman semakin tidak stabil karena hubbungan dengan militer yang kurang baik. Sebab itu DPR menggugat kebijakan kabinet Sukiman akibatnya kabinet Sukiman mengalami kejatuhan dan mengembalikan mandatnya kepada presiden.
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
Kabinet Wilopo memiliki enam program, diantaranya yang paling penting adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, program untuk memperingatkan kemakmuran rakyat dan menciptakan keamanan dalam negeri. Program luar negerinya di tekankan kepada perjuangan mengembalikan Irian Barat serta melaksanakan politik Luar negeri yang bebas-aktif.
Masalah yang berat dihadapi oleh kabinet Wilopo adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952, dan pada tanggal 16 Maret 1953 terjadilah pentraktoran tanah di Tanjung Marowa. Hal ini membuat rakyat protes. Akibatnya kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya pada tanggal 2 juni 1953
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)
Kabinet Ali memiliki 4 program yaitu:
- Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu
- Membahas Irian Barat secepatnya
- Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB
- Penyelesaian pertikaian politik
Kegagalan yang menyebabkan jatuhnya kabinet Ali adalah masa angkatan darat, padatanggal 24 Juli 195 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden. Dibalik kegagalan kabinet Ali, ia masih memiliki kekuasaan, diantaranya menyiapkan pemilihan umun dan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
Hasil yang menonjol dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang pertama di Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955. Peristiwa 27 Juni 1955 yang menjadi penyebab kegagalan kabinet Ali berhasil diselesaikan dengan mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD.
Pada tanggal 3 Maret Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden , dan prestasi yang dicapai adalah pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo (20 Maret 1956- 14 Maret 1957)
Tanggal 20 Maret 1956 Ali Sastroamidjojo kembali diserahi mandat, programnya adalah: - Pembatalan KMB (pada 3 Mei 1956)
- Perjuangan mengembalikan Irian Barat
- Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan pendidikan, dan pertanian
- Melaksanakan keputusan konferensi Asia-Afrika
Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua Mentrinya dari kabinet. Peristiwa itu sangat melemahkan kedudukan kabinet Ali Sastroamidjojo, sehingga tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo akhirnya menyerahkan mandatnya ke Presiden.
7. Kabinet Karya (9 April 1957 - 10 Juli 1959)
Kabinet Karya merupakan Zaken Kabinet (kabinet Kerja) yaitu kabinet yang tidak berdasarkan atas dukungan dari parlemen, kabinet Karya menyusun 5 pasal yang disebut Pancakarya yaitu: - Membentuk dewan nasional
- Normalisasi keadaan republik
- Melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan Kmb
- Memperjuangkan Irian Barat
- Mempercepat proses pembangunan
Pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang membahas pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang serta pembagian wilayah RI. Prestasi yang dicapainya adalh berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. D
eklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui Deklarasi Dejuanda dapat tercipta kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
YANG LEBIH LENGKAP SILAHKAN DOWNLOAD DISINI YA
DAN BUKU SEJARAH ELEKTRONIK PDF DOWNLOAD DISINI
