MASA REFORMASI

Genesia X    02.56   

MASA REFORMASI

PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA REFORMASI

1.Pengangkatan Habibie menjadi presiden RI
Setelah B.J. Habibie di lantik menjadi presiden pada tgl 21 Mei 1998. maka tugasnya adalah memimpin Indonesia dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi rakyat yang berkembang dalam pelaksaan reformasi secara menyeluruh.
Pada tgl 22 mei 1998 Habibie membentuk kabinet baru yang di namakan Kabinet reformasi pembangunan. kabinet itu terdiri atas 16 orang mentri.
Beberapa hal yang di lakukan habibie dalam bidang ekonomi antaranya:
- merekapitulasi rerbankkan
- merekontruksi perekonomian indonesia
- melikuidasi beberapa bank yang salah
- menaikn nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika sehingga di bawah Rp.10.000,-
- mengimpletasikan repormasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF

2.Kebebasan menyampaikan pendapat
Dengan dikeluarkannya UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

3. Masalah Dwifungsi ABRI
ABRI melakukan langkah pembaharuan dalam peranannya di dalam sosial-politik.ABRI berkehendak mereformasi diri serta merumuskan paradigma baru,termasuk keinginan untuk menarik diri dari berbagai posisi sipil.mulai tgl 5 mei 1999.

4. Reformasi Bidang Hukum
Reformasi hukum di sesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di maryarakat, karena reformasi hukum mengarah kepada tatanan hukum.

5. Sidang Istimewa MPR
Pada tahun 1967 digelar sidang istimewa MPRS yang kemudian memberhentikan presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi presiden RI. Kemudian pada tahun 1998, sidang MPR di gelar kembali

6. Pemilihan Umum tahun 1999
Tanggal 7 juni 1999 sebagai waktu pemilihan umum, akhirnya penghitungan suara berhasil dan terpilih lima partai yaitu: PDI Perjuangan, Gorkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat nasional.

7. Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999
Sidang umum MPR tahun 1999 di selenggarakan pada tanggal 1-21 oktober 1999. Dalam sidang umum itu Amien Rais di kukuhkan menjadi ketua MPR dan Akbar tanjung menjadi ketua DPR.
Tiga calon Presiden yang di ajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan presiden di antaranya Gusdur, Megawati, dan Yusril Izhja Mahendra. Namun pada detik menjelang pemilihan presiden pada tanggal 20 oktober 1999 Yusril mengundurkan diri. secara vouting Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden RI. Pada tanggal 21 Oktober 1999 di laksanakan pemilihan wakil presiden dengan calon megawati dan Hamzah haz.dan di menangkan oleh megawati.


KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA
DI MASA REPORMASI

1.Kondisi sosial masyarakat sejak reformasi
Sejak krisis moneter melanda pada pertengahan tahun 1997 perusahan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit dan kesulitan memenuhi kewajiban membayar gaji. Jumlah pengangguran yang di perkirakan 40 juta orang.menimbulkan masalah-masalah besar dalam masyarakat. Dampaknya makin maraknya tindakan-tindakan kriminal. oleh karna itu pemerintah dengan serius menangani pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja yang dapat menampung para penganggur.

2.Kondisi ekonomi masyarakat indonesia
Sejak berlangsungnya krisis moneter ekonomi indonesia mengalami keterpurukan. Terlihat dari nilai rupiah yang masih bertahan di kisaran Rp 8.000-9.000 per dollar AS. Akibatnya pertumbuhan ekomomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk dari sejak krisis tahun 1997.
Dalam upaya pemerintah melihat dari lima sektor yang harus di garap:
- perluasan lapangan kerja
- penyedian barang-barang kebutuhan pokok
- penyediaan fasilitas umum
- penyediaan pendidikan
- penyediaan untuk kesehatan

Perekonomian di Indonesia pada masa pemerintahan reformasi
Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

• Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara
• Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
• Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
• Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
• Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
• Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
• Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

2. Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.

• Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.

• Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.

• Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan dari pada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

3. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

• Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

• Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

4. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.

Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB.

Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.

Dampak Reformasi

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR yaitu sebagai berikut :

a. Perubahan Pertama UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999.
b. Perubahan Kedua UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000.
c. Perubahan Ketiga UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan MPR 1999, tanggal 1-9 November 2001.
d. Perubahan Keempat UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan MPR 1999, tanggal 1-11 Agustus 2002.

2. Kebebasan Pers
Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, kebebasan pers mengalami masa pencerahan. Perubahan yang luar biasa dalam mengekspresikan kebebasan dirasakan dalam kehidupan pers di era reformasi. Fenomena itu ditandai dengan munculnya media-media baru, baik media cetak maupun elektronik dengan berbagai kemasan dan segmen. Keberanian pers dalam mengkritik kebijakan pemerintah juga mencari ciri baru pers Indonesia.

3. Restukturisasi ABRI
Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, likuidasi fungsi kekaryaan serta sosial politik TNI, penghapusan keberadaan Fraksi TNI/POLRI, serta perubahan doktrin dan organisasi TNI.

4. Otonomi Daerah
Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru mengenai Otonomi Daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut tidak ditujukan untuk melakukan “resentralisasi” atas apa yang telah didesentralisasikan, namun lebih ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dan menambah manfaat positif dari otonomi daerah sebagai salah satu agenda utama reformasi.

5. Munculnya Eurofia Kebebasan
Reformasi sebagai era keterbukaan banyak dimaknai oleh masyarakat sebagai kebebasan yang berlebihan. Masyarakat terjebak oleh euforia kebebasan yang telah menimbulkan bahaya disintegrasi nasional dan sosial. Konflik-konflik di Ambon, Poso, Sanbas, dan Sampit merupakan contoh gejolak sosial di daerah yang dapat menimbulkan disintegrasi nasional dan sosial.

DAN BUKU SEJARAH KELAS 12 ELEKTRONIK PDF DOWNLOAD DISINI